KONTROVERSI DENWALSUS PRABOWO SOAL LUKA LAMA

   

 

KONTROVERSI DENWALSUS PRABOWO SOAL LUKA LAMA

 

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto membentuk pasukan khusus bernama Detasemen Kawal Khusus (Denwalsus) Kementerian Pertahanan. Namun, keberadaan Denwalsus ini menuai banyak kritik lantaran dinilai berpotensi membuka luka lama.

 

Salah satu tugas yang akan dijalankan Denwalsus adalah mengawal Menhan Prabowo dan tamu penting dalam maupun luar negeri Kemhan berstandar VVIP. Denwalsus sendiri ternyata memiliki kriteria khusus, di antaranya gagah dan menarik.

 

Apa Itu Denwalsus?

 

Dalam keterangan resminya, Senin (12/4/21), Juru Bicara Menhan Prabowo, Dahnil Anzar Simanjuntak, menjelaskan bahwa sejak awal ada prajurit yang ditugaskan Markas Besar TNI dari tiga matra menjadi grup atau pasukan jajar kehormatan di Kemenhan.

 

Tugas pasukan itu adalah melakukan upacara jajar kehormatan atau upacara militer penyambutan tamu-tamu VVIP Kemenhan.

 

“Bedanya memang, sejak Pak Prabowo menjadi Menteri Pertahanan, beliau meminta kepada Mabes TNI, kemudian angkatan, agar menyediakan pasukan jajar kehormatan yang representatif dari personal TNI.” kata Dahnil.

 

“Artinya personel militer Indonesia. Artinya mereka kelihatan gagah, kemudian secara fisik merepresentasikan prajurit-prajurit yang kuat dan sebagainya.”

 

Sehingga, kata Dahnil, ketika upacara jajar kehormatan, para tamu-tamu melihat sosok-sosok militer Indonesia itu mumpuni dengan personel-personel yang bugar dan kemudian menarik.

 

Kemudian, ia menyebut Mabes TNI, angkatan, menyediakan personel-personel yang sesuai dengan permintaan Prabowo sebagai Menhan. Menurut Dahnil, pasukan jajar kehormatan atau Denwalsus ini juga dimiliki negara lain, seperti saat Prabowo mengunjungi Kemenhan negara sahabat. Dalam kunjungan tersebut, Prabowo disambut dengan upacara jajar kehormatan atau upacara militer.

 

“Oleh sebab itu, kita juga ingin menampilkan pasukan jajar militer atau jajar kehormatan yang representatif dan membanggakan kita ketika tamu-tamu negara itu berkunjung.”

 

Selain itu, Dahnil mengatakan bahwa Denwalsus juga akan ditugaskan melakukan pengamanan internal di Kemenhan. Yang jelas, pasukan tersebut berasal dari TNI dan ditunjuk langsung Mabes.

 

“Ya, sebagian mereka bertugas secara rutin di Kementerian Pertahanan dengan pejabat-pejabat Kementerian Pertahanan, baik itu dirjen, direktur, dan sebagainya, sampai dengan staf, yang kebanyakan berasal dari Mabes TNI dan 3 angkatan,” kata Dahnil.

 

“Jadi pasukan Denwalsus diberikan nama Denwalsus ini tugas utama mereka itu adalah tugas-tugas protokoler, kemudian terlibat dalam penyambutan tamu-tamu kehormatan yang datang di Kementerian Pertahanan, kemudian juga melakukan pengamanan internal di Kementerian Pertahanan.”

 

Pengamat: Denwalsus Jangan Membuka Luka Lama

 

Direktur Eksekutif Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menjelaskan bahwa secara fungsional, Denwalsus ini sebenarnya bukan barang baru. Menurutnya, sebuah badan yang memiliki fungsi pengawalan di lembaga kemiliteran adalah lumrah.

 

Memang, Fahmi menilai Denwalsus ini kurang lebih seperti yang disampaikan Kemenhan bahwa kegiatannya menyangkut protokoler, pengawalan, pengamanan internal dan menjadi pasukan jajar kehormatan ketika Menhan Prabowo menyambut koleganya dari negara lain dalam kunjungan resmi.

 

“Ini sebenarnya sesuatu yang lazim saja dan bukan hanya dimiliki oleh Kemenhan. Hanya saja ada yang merupakan satuan setingkat kompi, ada yang batalyon seperti batalyon kawal protokoler negara yang bertugas di lingkungan Istana, atau setingkat detasemen seperti yang di Kemenhan ini,” kata Fahmi saat dihubungi Asumsi.co, Rabu (14/4).

 

Fahmi mengatakan soal personel Denwalsus yang tak sekadar “berbadan tegap dan berambut cepak”, namun juga dibekali beragam kemampuan seperti terkait pengamanan VVIP dan penanggulangan teror pun tak masalah, sepanjang kualifikasi tersebut dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

 

“Apakah akan tumpang tindih dengan TNI? Saya kira tidak, sepanjang perannya dibatasi hanya di lingkungan Kemenhan sesuai fungsi yang telah ditentukan,” ujarnya.

 

Lagipula, menurut Fahmi, personel Denwalsus itu tetap saja anggota TNI yang ditugaskan di Kemenhan. Meski statusnya adalah lembaga sipil, Fahmi mengatakan memang sebagian pejabat dan pegawai Kemenhan berasal dari TNI.

 

“Lalu, apa masalahnya? Nah, menurut saya, masalahnya ada pada gembar-gembor yang berbau romantisme, nostalgia, sehingga ini terkesan memang sesuatu yang sangat cetar dan istimewa. Di satu sisi ada yang bangga, di sisi lain ada yang khawatir.”

 

Soal kekhawatiran ini, Fahmi menyebut publik dan masyarakat luas perlu mengingatkan Menhan Prabowo agar jangan sampai keberadaan Denwalsus ini kemudian disalahpahami oleh masyarakat. Sebab, masyarakat tentu saja tak ingin hal-hal buruk terjadi seperti di era Orde Baru saat Prabowo menjadi Danjen Kopassus.

 

“Takutnya kalau masyarakat malah jadi membayangkan Denwalsus ini bakal diarahkan jadi pasukan semacam Cakrabirawa atau Tim Mawar seperti di masa lalu. Apalagi masyarakat kita masih punya trauma, seperti penunjukan dua mantan anggota Tim Mawar jadi pejabat Kemenhan. Ya, meski secara administrasi tak jadi soal, tetap saja ini menyinggung psikologi publik.”

 

“Apalagi Kemenhan juga sedang serius menyiapkan puluhan ribu personel Komcad plus membeli senjata api untuk pelatihannya. Nanti malah dikira sedang siapkan angkatan kelima lagi,” ucap Fahmi.