1,2 JUTA RTLH TELAH DIBANGUN GANJAR SEPANJANG
2016-2022
Sepanjang
2016-2022, total jumlah rumah tak layak huni (RTLH) yang sudah ditangani
pemerintah provinsi Jawa Tengah (Jateng) mencapai 1.269.056 unit. Gubernur
Jateng, Ganjar Pranowo, mengklaim program pembangunan RTLH sudah tepat sasaran.
Sebab,
selain proses usulan, pendataan, juga dilakukan verifikasi dan validasi dalam
pelaksanaanya. "Pembangunan RTLH menggunakan dana dari berbagai sumber
dengan tujuan besarnya mengentaskan kemiskinan," jelas Ganjar, Senin
(13/2/2023).
Pada 2022
lalu, Jateng menuntaskan target 11.417 bantuan rehabilitasi RTLH. Realisasi
target Pemprov Jateng melalui Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
(Disparakim) itu dia sebut mencapai 100 persen.
Setiap warga
menerima jumlah yang berbeda-beda, mulai dari Rp 12 juta hingga Rp 50 juta.
Semua tergantung sumber anggarannya. Sumber anggaran tersebut mulai dari APBD
Pemprov Jateng, APBN pemerintah pusat, APBD pemerintah kabupaten kota, Baznas
Jateng dan kab/kota, dan sumbangan CSR berbagai perusahaan.
“Bantuannya
sudah diterimakan berupa material. Jadi tinggal membangun,” jelas Ganjar. Dia
menjelaskan, keberadaan rumah layak huni bertujuan mewujudkan pembangunan
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, meningkatkan kualitas derajat kehidupan
warga yang berkeadilan, serta meringankan beban bagi masyarakat kurang mampu.
Ganjar
mengatakan, target RTLH di 2023 masih disandingkan dengan berbagai program dan
kolaborasi untuk memaksimalkan pengentasan kemiskinan. Dia menegaskan tidak
akan berhenti menggerakkan program sosial dan pengentasan kemiskinan.
Menurut
Ganjar, kehadiran pemerintah sangat penting untuk membantu masyarakat.
Tersedianya rumah yang layak, sehat, dan nyaman bagi masyarakat, dia sebut
menjadi prioritas pembangunan di Jateng.
Selama
kepemimpinan Ganjar, warga Jateng berpenghasilan rendah punya kesempatan
memugar rumahnya yang tak layak huni. Mengacu UU No 1 Tahun 2011, rumah adalah
bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana
pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi
pemiliknya.
Melalui
Bantuan Keuangan Desa (Bankeudes) yang dikelola Disparakim, Pemprov Jateng
sepanjang 2022 telah merenovasi unit RTLH. Kategori RTLH itu sendiri adalah
rumah yang tak memenuhi standar keselamatan bangunan, kesehatan, dan kecukupan
luas ruang untuk penghuninya.
Kini, jutaan
warga berkategori miskin terentas, dan bisa merasakan kehadiran rumah layak
huni sesuai dengan standar keselamatan dan ketahanan bangunan. Di antara
penerima manfaat program pemugaran rumah adalah Sholikin.
Buruh
bangunan warga RT 6/RW 3 Dusun Lerep, Desa Lerep, Kabupaten Semarang itu tak
menyangka rumahnya yang jelek kini layak ditinggali. ''Maturnuwun Pak Gubernur,
sekarang rumah kami sudah bagus dan nyaman untuk ditempati. Setelah rumah kami
direhab, kami merasa bahagia,'' kata Solikin.
Hal senada
disampaikan warga Dusun Lerep lainnya Warsuli. Sudah lama ibu yang tengah sakit
lumpuh itu mendambakan rumah sehat yang layak huni. Impiannya terwujud, ketika
bantuan Rp 12 juta dari pemprov telah menyulap rumahnya menjadi lebih bagus
dari sebelumnya.
Kades Lerep
Sumaryadi mengungkapkan, pada 2022, pihaknya mendapatkan kucuran bantuan dari
Pemprov Jateng sebesar Rp 289 juta. Dari dana tersebut, sebanyak Rp 84 juta
digunakan untuk pembangunan RTLH warganya sebanyak tujuh unit, atau
masing-masing penghuni menerima bantuan Rp 12 juta.
''Bantuan
ini sangat membantu desa, khususnya dalam upaya mbantu masyarakat yang
berpenghasilan rendah agar dapat hidup lebih sehat dan sejahtera,'' katanya.
0 Komentar