BUKTI JEJAK KOTOR PENINGGALAN ANIES, FORMULA E TANPA LAPORAN DAN TAK BISA DI AUDIT

             

 

BUKTI JEJAK KOTOR PENINGGALAN ANIES, FORMULA E TANPA LAPORAN DAN TAK BISA DI AUDIT

 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta dari Fraksi PDIP, Gilbert Simanjuntak menilai bahwa Formula E tidak bisa diaudit hingga masa jabatan Anies Baswedan selesai.

 

Hal tersebut dikarenakan tidak adanya kantor akuntan yang bersedia melakukan audit terkait penyelenggaraan ajang balap mobil listrik Formula E 2022 Jakarta.

 

“Hingga Anies selesai jabatannya, Formula E tidak bisa diaudit. Alasan yang dikemukakan adalah tidak ada Kantor Akuntan publik yang mau,” ujar Gilbert Simanjuntak melalui keterangan tertulisnya, Kamis, 10 November 2022.

 

“Artinya, besaran kerugian pelaksanaan balapan Formula E 2022 tanpa data yang terungkap,” lanjutnya.

 

 

Tidak hanya itu, ia juga mengatakan bahwa rencana balapan untuk tahun 2023 dianggap tidak bijaksana lantaran acara balapan tersebut tidak terbuka untuk publik.

 

Oleh sebab itu, dirinya pun mempertanyakan alasannya kenapa balapan yang akan dilaksanakan tahun 2023 tetap dilaksanakan meskipun tidak terbuka untuk umum.

 

“Kalau untung, tentunya masuk akal untuk dilangsungkan. Tetapi apakah karena commitment fee sudah terlanjur dibayar, sehingga secara hukum harus dilaksanakan walau pun rugi, tidak jelas,” kata Gilbert.

 

“Kalau itu yang menjadi alasan, sebaiknya dibuka ke publik,” sambungnya.

 

Diketahui, sebelumnya bahwa Penjabat (PJ) Gubernur DKI Jakarta sudah memberikan lampu hijau untuk gelaran Formula E tahun 2023.

 

Adapun penyelenggaranya pada balapan tersebut, yaitu BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan Ancol.

 

Heru mengatakan bahwa masalah tersebut sudah dilakukan secara business to business (B2B). Oleh karena itu, dirinya tidak mempermasalahkannya.

 

“Ya itu kan udah BtoB kan silahkan saja kalo Jakpro dengan Ancol laksanakan gapapa juga silahkan,” kata Heru.