Asosiasi Pedagang Pasar Seluruh
Indonesia (APPSI) memberikan apresiasi kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi)
karena telah mau mendengar aspirasi dan masukan dari para pedagang pasar
terkait ketahanan dan cadangan pangan nasional serta skema subsidi untuk rakyat
berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT).
Ketua Umum APPSI Sudaryono mengatakan
aspirasi dan usulan yang disampaikannya itu terkait akan dibentuknya lembaga
khusus yang mengatur stok cadangan pangan atau Badan Pangan Nasional (BPN)
melalui skema buffer stock. Hal itu sebagai upaya untuk menggunakan penyimpanan
komoditas yang bertujuan menstabilkan harga di seluruh lapisan perekonomian,
serta penyaluran subsidi dalam bentuk Bantuan Langsung Tunai (BLT).
"Alhamdulillah, terimakasih
Presiden Jokowi, aspirasi dan usulan kami para pedagang pasar telah didengar
dan kami sampaikan apresiasi kami. Hal itu terkait harapan adanya lembaga
khusus yang mengatur cadangan pangan nasional dengan skema buffer stock dan
program subsidi melalui BLT," Kata Sudaryono dalam keterangannya, Sabtu
(10/9/2022).
Sudaryono menuturkan, sebagaimana yang
telah disampaikan oleh Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi yang
mengatakan langsung, bahwa Presiden Jokowi telah mendengar aspirasi serta
harapan yang disampaikan oleh APPSI terkait skema buffer stock dalam mewujudkan
program ketahanan pangan nasional dan penyaluran subsidi melalui Bantuan
Langsung Tunai (BLT).
"Jadi Pak Arief Prasetyo selaku
Kepala Badan Pangan Nasional menyampaikan langsung kepada saya dan melalui
media televisi juga, bahwa Presiden Jokowi telah mendengar aspirasi yang
disampaikan oleh APPSI terkait buffer stock serta BLT, dan InsyaAllah aspirasi
itu akan dilaksanakan oleh pemerintah," beber Sudaryono.
Sudaryono memaparkan, selama ini APPSI
terus gencar membela dan memperjuangkan kesejahteraan pedagang pasar ditengah
kepungan keberadaan retail-retail modern, salah satunya dengan memberikan draft
usulan RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar Rakyat kepada DPR RI.
Sebagai informasi draft usulan RUU itu
tertuang dari 10 Bab dan 47 Pasal tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Pasar
Rakyat tersebut, salah satunya APPSI menekankan pada pentingnya posisi dan
keberadaan gudang sebagai sebagai buffer stock kebutuhan bahan pokok untuk
pasar yang harus disediakan negara atau pemerintah.
Sudaryono menegaskan hal itu bertujuan
agar keberadaan dan eksistensi pasar rakyat tradisional ke depan tetap ada, dan
pedagang bisa hidup lebih sejahtera.
"Jadi nanti kita tinggal tunggu
Perpres dan aturan turunannya disahkan oleh pemerintah, dan kita harap dapat
segera diselesaikan. Sehingga skema buffer stock ini bisa berjalan dengan baik
hingga stabilitas harga pangan nasional bisa terus terjaga, petani atau
peternak senang, pedagang untung dan masyarakat juga nyaman, serta inflasi juga
terjaga," ucapnya.
Sementara terkait BLT, Sudaryono
berharap agar program bansos pengalihan subsidi BBM yang rencananya akan
dilakukan oleh pemerintah tersebut diberikan dalam bentuk uang tunai dan bukan
berupa barang.
"Jadi saran dari pedagang pasar,
bansos itu sebaiknya dalam bentuk tunai atau bisa melibatkan pedagang pasar.
Jadi tidak memotong atau bersaingan dengan pedagang pasar yang rantai pasoknya
sudah mapan. Jadinya kacau seperti sekarang ini," harapnya.
Pasalnya belakangan ini banyak kontraktor
Bansos yang memborong telur dikandang-kandang milik peternak dengan harga
tinggi. Sehingga, stok telur yang ada dikandang semakin menipis dan tentunya
harga menjadi tinggi ketika dijual dipasar.
"Memang fakta di lapangan karena
ada bansos lagi ramai, kandang-kandang peternak di borong oleh kontraktor
bansos itu dengan harga tinggi, karena mereka jual ke pemerintah yang diterima
oleh penerima bansos, akibatnya stok menipis, permintaan tinggi dan harga
menjadi naik," tuntasnya.
0 Komentar