APBD BENGKAK, TAPI ANIES GAGAL BAHAGIAKAN WARGA JAKARTA

                    

 

APBD BENGKAK, TAPI ANIES GAGAL BAHAGIAKAN WARGA JAKARTA

 

Ketua Himpunan Masyarakat Nusantara (Hasrata), Sugiyanto mengungkapkan fakta mencengangkan atas rekam jejak kegagalan Anies Baswedan saat memimpin DKI Jakarta. Dia membeberkan data Badan Pusat Statistik (BPS) yang menyebutkan tingkat kebahagiaan warga Jakarta menurun era Anies Baswedan.

 

"Saat memimpin Jakarta, Anies Baswedan gagal mewujudkan 'Bahagia Warganya.' Dengan demikian, jargon ini dapat dianggap sekadar retorika kosong tanpa dampak nyata pada kebahagiaan warga Jakarta," ujar Sugiyanto dalam keterangan tertulis, Kamis (28/12/2023).

 

Merujuk survei terakhir BPS DKI Jakarta tahun 2021, katanya, BPS mencatat penurunan indeks kebahagiaan DKI Jakarta menjadi 70,68 poin dari skala 0-100. Angka ini menurun dari 71,33 poin pada tahun 2017. Sedangkan pada tahun 2014, BPS merilis indeks kebahagiaan DKI Jakarta hanya 69,21 poin.

 

"Dengan demikian, capaian kinerja gubernur dapat dinilai melalui perbandingan indeks kebahagiaan DKI Jakarta pada tahun 2014, 2017, dan 2021. Kesimpulannya, masa pemerintahan gubernur sebelum Anies Baswedan menunjukkan peningkatan, menandakan bahwa masyarakat Jakarta menjadi lebih bahagia dibandingkan pada masa pemerintahan Anies," kata pria yang akrab disapa SGY itu.

 

Dalam hal ini, ucap SGY, BPS DKI Jakarta mengukur indeks Kebahagiaan Daerah (Provinsi) menggunakan 3 (tiga) dimensi. Dimensi pertama  diukur berdasarkan kepuasan hidup warga (life satisfaction), perasaan (affect), dan makna hidup (eudaimonia).

 

"Terkait hal ini, diketahui selama memimpin Jakarta eks gubernurAnies diperkirakan telah mengalokasikan total dana sebesar Rp395,74 triliun dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta. Namum indeks kebahagiaan Jakarta pada tahun 2021 tetap berada pada peringkat kedelapan terendah dengan skor hanya 70,68," jelasnya.

 

Dengan mengelola APBD sebesar Rp395,74 triliun selama 5 tahun, SGY menilai Anies Baswedan tidak mampu menjadikan Jakarta dalam 10 besar provinsi paling bahagia, sehingga tidak dapat mewakili Pulau Jawa.

 

"Berdasarkan survei BPS DKI Jakarta, indeks kebahagiaan hanya mencapai 70,68 poin, menunjukkan kegagalan Gubernur Anies dalam memenuhi janjinya membahagiakan warganya," ucapnya.

 

Meskipun jargon Anies 'Bahagia Warganya’ terdengar ambisius, lanjutnya, kinerja Anies Baswedan dinilai sia-sia dan gagal total. Pertanyaan tentang kemampuan APBD sebesar Rp 395,74 triliun untuk menyelesaikan persoalan klasik Jakarta dan lainnya tetap menggantung.

 

"Pertanyaan-pertanyaan tersebut mungkin tak perlu dijawab, karena indeks Kebahagiaan DKI Jakarta saja gagal meningkat. Artinya, dapat dianggap rekam jejak kepemimpinan mantan Gubernur Anies Baswedan dinilai buruk karena tidak berhasil mewujudkan jargon bahagia warganya. Dengan kata lain, selama memimpin Jakarta, Anies Baswedan dianggap gagal meningkatkan kebahagiaan warga," tuturnya.

 

Tidak hanya soal kebahagian warga Jakarta, SGY juga mengungkapkan mantan gubernur Anies mengalami kegagalan dalam menangani isu klasik Jakarta, seperti banjir dan kemacetan. Implementasi Elektronik Road Pricing (ERP) atau sistem jalan berbayar tidak berhasil.

 

Selain itu, Anies gagal dalam penanganan masalah sampah, khususnya pembangunan tempat pengelolaan sampah modern (Intermediate Treatment Facility/ITF). Meskipun program ITF sudah dirancang pada masa Gubernur Fauzi Bowo, Groundbreaking ITF Sunter oleh Gubernur Anies pada 20 Desember 2018 belum menghasilkan realisasi hingga akhir masa jabatannya.

 

"Kegagalan lainnya dapat diidentifikasi dalam Perda Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2017-2022 yang tidak berhasil direvisi selama masa jabatan Anies Baswedan, termasuk ketidakmampuan mencapai target pembangunan Rumah DP nol rupiah. Pada kesempatan lain, saya akan menjelaskan secara rinci berbagai kegagalan program Anies Baswedan, termasuk berbagai aspek kebijakannya," tandasnya.