ISU REVISI UU TNI BERPOTENSI TURUNKAN ELEKTABILITAS PRABOWO

                           

 

ISU REVISI UU TNI BERPOTENSI TURUNKAN ELEKTABILITAS PRABOWO

 

Proyek di Kementerian Pertahanan (Kemhan) bisa berimbas kepada elektabilitas Prabowo Subianto menuju pemilihan presiden (Pilpres) tahun 2024 mendatang.

 

Imbas menurunnya elektabilitas memungkinkan terjadi jika terdapat indikasi korupsi dalam proyek tersebut.

 

Pandangan itu disampaikan Direktur Eksekutif Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo dalam diskusi bertema 'Antara Anggaran dan Kinerja Kemhan' di kawasan Menteng, Jumat (12/5).

 

Lebih lanjut, Karyono berpendapat, jika nantinya ada proyek yang mangkrak, secara politik punya implikasi terhadap keterpilihan Prabowo, yang saat ini sedang berjuang keras merebut kursi presiden dalam pemilu 2024.

 

"Kalau seandainya proyek mangkrak bisa jadi batu sandungan, paling tidak ada image negatif yang rugikan Pak Prabowo," kata Karyono.

 

Karyono menilai, bila hal itu benar-benar terjadi, maka ini dapat menjadi penilaian masyarakat. Untuk menimalisir penyelewengan anggaran proyek, Karyono menyarankan agar Prabowo turun langsung untuk mengawasi dan merapihkan masalah-masalah yang sedang hangat, tidak hanya anggaran kemhan tapi juga revisi UU TNI.

 

Direktur Eksekutif, Studi Demokrasi Rakyat (SDR) Hari Purwanto tak setuju dengan adanya revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI). Hari berpendapat, revisi UU tersebut dapat menggangu hubungan TNI dengan Kemhan.

 

Pasalnya, Purwanto menyebut, dalam UU 3/2002 tentang Pertahanan Negara yang menjadi basis dari keberadaan UU TNI, tidak dikenal istilah pertahanan dan keamanan negara.

 

Selanjutnya, Purwanto mengatakan penghilangan narasi posisi TNI di bawah presiden saat pengerahan dan penggunaan kekuatan militer, juga dianggap berbahaya.

 

"Penghilangan garis komando ini dapat membuka ruang terjadinya insubordinasi militer terhadap pemimpin sipil. Belum lagi, ketentuan pelaksanaan operasi militer, baik perang dan non perang, yang mensyaratkan kebijakan dan keputusan politik negara juga ingin dianulir,” pungkas Purwanto.