AKIBAT ULAH PRABOWO, FOOD ESTATE MANGKRAK, ANGGARAN 1.5 T TERBUANG SIA-SIA

                           

 

AKIBAT ULAH PRABOWO, FOOD ESTATE MANGKRAK, ANGGARAN 1.5 T TERBUANG SIA-SIA

 

Menteri Pertahanan Prabowo Subianto sebelumnya sudah dimandatkan Jokowi untuk fokus pada lumbung pangan singkong sejak 2020.

 

Proyek ini juga menjadi sorotan Komisi IV DPR RI hingga berencana membentuk panitia kerja (Panja) yang mengecek proyek food estate di Kalimantan, Sumatra, NTT, dan Papua.

 

Gagalnya proyek yang dikomandoi Prabowo Subianto itu dilansir Pantau Gambut. Terlebih, penggunaan alokasi anggaran yang cukup besar sebanyak Rp1,5 triliun untuk proyek food estate pada 2021-2022, belum mampu mengakselerasi hasil panen.

 

LSM yang berfokus pada riset serta advokasi dan kampanye untuk perlindungan dan keberlanjutan lahan gambut di Indonesia itu menyoroti proyek food estate di era pemerintahan Presiden Joko Widodo yang mangkrak mengakibatkan gagal panen milik lahan masyarakat sekitar.

 

Salah satu sektor gagal panen yakni padi dan singkong di Desa Tawai Baru Kabupaten Gunung Mas, Desa Lamunti, Desa Talekung Punei dan Desa Mantangai Hulu di Kabupaten Kapuas, serta Desa Henda dan Desa Pilang di Kabupaten Pulang Pisau.

 

“Pengumpulan informasi di lapangan mendapati uji coba penanaman singkong gagal sama sekali lantaran tidak ada yang bisa dipanen,” kata Campaigner Pantau Gambut, Wahyu Perdana, di Jakarta, Rabu, 15 Maret 2023.

 

Apa Kata Green Peace?

 

Tak hanya Pantau Gambut, Green Peace Indonesia mengkritik program pemerintah terkait food estate atau lumbung pangan di wilayah Kalimantan dan Papua.

 

Food estate disebut bukannya memberikan solusi soal pangan, melainkan menambah masalah perubahan iklim.

 

Head of Indonesia Forest Campaign Green Peace Indonesia, Kiki Taufik, membagikan kondisi terkini program tersebut yang terpantau mangkrak sehingga menyebabkan perubahan iklim di lokasi sekitar, yakni di wilayah Kalimantan dan Papua.

 

“Kira-kira hutan alam yang luasnya 700-an hektare yang sudah dibabat habis untuk program Food Estate Kementerian Pertahanan ini, siapa yang akan melakukan restorasi & pemulihan? @jokowi. Sementara masyarakat di desa-desa yang berada di hilir sejak area tersebut dibuka mengalami kebanjiran yang berulang,” tulis @k1k1taufik dikutip, Minggu, 13 November 2022.

 

Bahkan Green Peace juga merilis laporan studi kasus yang terjadi di dua wilayah tersebut tertanggal 10 November 2022, yang hasilnya bukan food estate yang terbentuk, tapi kegagalan yang ditemukan di hutan dan lahan gambut.

 

Kiki menemukan hutan-hutan yang semula menutupi wilayah Kalimantan Tengah, kini sudah habis gundul dan diganti dengan kebun singkong yang tumbuhnya kerdil dengan batang yang sangat kecil.

 

“Alat-alat berat yang menjadi rongsokan malah jadi tempat tumbuhnya belukar. Kira-kira berapa duit negara yang sudah dihabiskan untuk proram yang tidak berfaedah. Program food estate atau lumbung pangan ini dimaksudkan untuk mengatasi masalah, namun dijawab dengan masalah,” tambah Kiki.

 

Dalam laporannya, Green Peace mengungkapkan bagaimana program lumbung pangan akan memicu hilangnya keanekaragaman hayati dan emisi gas rumah kaca.

 

"Merujuk pada laporan Ketahanan Pangan PBB yang mengidentifikasi perubahan iklim sebagai pendorong kerawanan pangan global, kami berpendapat bahwa alih-alih memperbaiki beban ganda kekurangan gizi di Indonesia, program lumbung pangan justru akan memperburuk ketahanan pangan nasional," ujarnya.

 

Pada 2020, Organisasi Pangan dan Pertanian PBB (Food and Agriculture Organization/FAO) memperingatkan para pemimpin dunia tentang kemungkinan pandemi Covid-19 dapat menyebabkan gangguan pada rantai pasokan makanan serta pendapatan.

 

“Mengutip peringatan FAO, Presiden Jokowi meluncurkan program lumbung pangan dalam skala besar, jutaan hektare, yang mana sebagian besar merupakan hutan adat, ditandai untuk dikonversi – sebagian besar untuk sawah dan singkong,” tulis laporan tersebut.

 

Sebelumnya, Presiden Jokowi memberikan arahan terkait pembuatan saluran air dan pengolahan lahan pada food estate di Kalimantan Tengah yang akan ditugaskan kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), sehingga Kementerian Pertanian dapat menggunakan lahan yang telah disiapkan.

 

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan terkait dengan tingkat kemajuan pengembangan food estate di Nusa Tenggara Timur. Pada Kabupaten Belu dilakukan pengembangan food estate seluas 559 hektare dengan komoditas berupa jagung.

 

Kemudian, pada Kabupaten Sumba Timur juga ditargetkan untuk pengembangan food estate Sorgum seluas 1.000 hektare dan pada Kabupaten Sumba Tengah juga dilakukan pengembangan mencapai 10.000 hektare. Pemerintah juga akan terus memberikan atensi serta dukungan terkait ketersediaan air dan pupuk yang memadai.

 

“Progres food estate di Kalimantan Tengah yang sedang dikembangkan oleh Kementerian Pertanian sekitar 60.000 hektare di mana tahun 2020 sebanyak 30.000 hektare. Di tahun 2021 sebanyak 14.000 hektare, dan ekstensifikasi sebanyak 16.000 hektare,” ungkap Menko Airlangga.

 

Pada kenyataannya, dari temuan Green Peace Indonesia, lahan tersebut justru terbengkalai dan menyebabkan perubahan iklim di lokasi sekitar.