3 UPAYA POLRI MENDUKUNG KEBIJAKAN JOKOWI LARANG THRIFTING

                    

 

3 UPAYA POLRI MENDUKUNG KEBIJAKAN JOKOWI LARANG THRIFTING

 

Presiden Joko Widodo atau Jokowi melarang bisnis baju bekas impor atau thrifting karena dianggap mengganggu industri tekstil dalam negeri. Hal ini merugikan para pengusaha tekstil dalam negeri dan mengakibatkan kerugian negara hingga miliaran rupiah dan menurunkan tingkat ekspor.

 

"Itu mengganggu industri tekstil di dalam negeri, sangat mengganggu," kata Jokowi di kawasan Senayan, Jakarta Pusat pada Rabu, 15 Maret 2023.

 

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam hal ini juga dilibatkan agar mengatasi maraknya fenomena thrifting.

 

Kapolri Perintahkan Jajarannya Tindak Tegas Penyelundupan

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan jajarannya menindak tegas penyelundupan baju bekas impor sesuai arahan Presiden Joko Widodo karena mengganggu industri tekstil dalam negeri.

 

Presiden Jokowi juga telah menginstruksikan jajarannya yang terkait untuk mengusut serta mencari akar permasalahan dari maraknya bisnis baju bekas impor atau thrifting yang masuk ke Indonesia.

 

Menindaklanjuti arahan Presiden, Kapolri Sigit telah menginstruksikan seluruh jajaran Kepolisian mencari akar masalah, serta melakukan pemeriksaan soal munculnya pakaian bekas impor tersebut.

 

"Terkait dengan instruksi Bapak Presiden, saya sudah instruksikan kepada jajaran untuk dilakukan pemeriksaan," kata Sigit dalam keterangan resminya, Jakarta, Ahad, 19 Maret 2023.

 

Ia mengatakan, apabila dalam pemeriksaan ditemukan praktik penyelundupan, maka Kepolisian tidak akan segan melakukan tindakan tegas.

 

"Kalau nanti kedapatan ditemukan ada penyelundupan yang memang itu dilarang Pemerintah saya minta untuk ditindak tegas," ujar Sigit.

 

Sigit menuturkan ketegasan ini merupakan komitmen Polri mengawal dan mengamankan seluruh program kebijakan Pemerintah untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi dalam negeri, salah satunya menjaga pasar domestik.

 

"Kita jajaran dari institusi Polri harus betul-betul bisa mengawal apa yang menjadi kebijakan Presiden," kata Sigit.