Perjanjian
politik yang terjadi saat Pilgub DKI 2017 silam bisa menjadi pemantik Partai
Nasdem untuk tidak melanjutkan pencalonan Anies Baswedan sebagai bakal calon
presiden 2024. Apalagi jika perjanjian tersebut sarat dengan mahar politik yang
bertentangan dengan manifesto Partai Nasdem.
Perjanjian
Utang Anies Baswedan Bentuk Nyata Ada Oligarki dan Bertentangan dengan Partai
Nasdem
"Kalau
ternyata Anies terlibat pada masa pemilihan gubernur dengan perjanjian politik
yang terdapat uang di dalamnya, maka jelas hal yang demikian sangat
bertentangan dengan semangat Partai Nasdem yang anti terhadap mahar
politik," ujar Direktur Pusat Riset Politik, Hukum dan Kebijakan Indonesia
(PRPHKI), Saiful Anam kepada Kantor Berita Politik RMOL, Senin (13/2).
Akademisi
Universitas Sahid Jakarta ini berpandangan, bisa jadi dengan terungkapnya mahar
politik Anies membuat Nasdem tidak melanjutkan dukungan. Nasdem tentu akan
mulai menjauh dan ciut dengan berbagai macam desakan, baik dari parpol
pendukung pemerintah maupun dari Presiden Jokowi sendiri.
Karena
menurut Saiful, apa yang dilakukan Anies merupakan salah satu bentuk janji
utang dan pintu masuk ketidakberdayaan kandidat, termasuk bagian dari pintu
masuk korupsi dalam pemerintahan.
"Ini tentu masih berkembang. Apa pun bisa dijadikan alasan untuk tidak melanjutkan dukungan kepada Anies, termasuk dengan terungkapnya soal perjanjian Anies dengan salah satu donatur atau pendana pada saat pilgub yang lalu," pungkas Sa
0 Komentar