AJANG MEMOLES CITRA YOHANES, BAYAR BUZZER DEMI AMBISI BERKUASA

            

 

AJANG MEMOLES CITRA YOHANES, BAYAR BUZZER DEMI AMBISI BERKUASA

 

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta Gembong Warsono mengungkit kembali dana hibah yang gelontorkan Anies Baswedan buat Majelis Ulama Indonesia (MUI) DKI ketika dirinya masih menjabat Gubernur DKI Jakarta.

 

Dimana Anies Baswedan memberikan dana hibah sebesar Rp10,6 miliar dan Rp15,7 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta tahun 2022 dan 2023 kepada MUI. Uang rakyat itu diberikan kepada lembaga tersebut untuk kepentingan Cyber Army atau buzzer yang menangkal kabar bohong yang menyerang Pemprov DKI Jakarta.

 

Gembong mengungkit kembali dana hibah tersebut setelah ketua MUI DKI Jakarta Munahar Muchtar terang-terangan berpolitik dia mendukung Anies Baswedan maju pada Pilpress 2024 mendatang.

 

Gembong mengatakan dukungan ketua MUI DKI kepada Anies Baswedan jelas punya hubungan erat dengan dana jumbo tersebut. Gembong mensinyalir duit tersebut dipakai buzzer MUI DKI untuk memuluskan langkah Anies Baswedan menuju Pilpres mendatang.

 

"Kalau bicara soal itu contoh paling sederhana tahun yang lalu kan MUI dapat hibah untuk buzzer juga gitu lho, Jadi saya kira tidak perlu kita perpanjang, tapi rakyat sudah bisa menilai tahun yang lalu hibah yang diberikan oleh Pemprov digunakan untuk apa, itu kan keliatan," kata Gembong kepada wartawan Selasa (13/12/2022).

 

Gembong tak mau banyak bicara mengomentari keterlibatan elite MUI DKI Jakarta mendukung Anies Baswedan tersebut, namun yang jelas dia mengaku sangat menyayangkan anggaran miliaran rupiah yang bersumber dari APBD DKI Jakarta itu justru disalahgunakan, atau dipakai untuk kepentingan politik pihak tertentu.

 

"Ya cyber army, itu duit APBD, duit rakyat Jakarta. Biarlah rakyat yang menilai," tuntasnya.

 

Terpisah, Pengamat politik Ujang Komarudin mengatakan sebetulnya keterlibatan Munahar Muchtar menjadi pembina sukarelawan Anies Baswedan pada Pilpres 2024 tak menjadi sebuah masalah, sebab sejauh ini tidak ada peraturan yang melarang pimpinan instansi atau lembaga keagamaan ikut berpolitik

 

“Memang tidak ada aturan soal ketua MUI DKI (dilarang) menjadi sukarelawan capres-cawapres, termasuk jadi sukarelawan Anies,” kata Ujang.

 

Kendati tak menyalahi peraturan apapun, namun dosen di Universitas Al Azhar itu berpendapat bahwa Munahar sebaiknya mundur dari jabatannya di MUI DKI.

 

“Bagusnya mundur, namun tak mundur pun tak ada aturannya,” kata dia.

 

Munahar disarankan mundur lantaran banyaknya kritikan dari publik karena dianggap tidak bijak dalam posisinya sebagai tokoh agama. Terlebih, dengan didapuk sebagai dewan pembina salah satu kelompok sukarelawan eks gubernur DKI Jakarta, Munahar otomatis terlibat aktif di politik.

 

“Sejatinya ingin jadi tim sukarelawan, tim sukses, ya, mundur dulu dari ketua MUI atau memang rakyat bisa melihat ada rasa kebijaksanaan ada rasa keadilan di situ,” tutur Ujang.