PENCABUTAN PPMK, BUKTI STRATEGI "GAS DAN
REM" JOKOWI BERHASIL
Deputi II
Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Abetnego Tarigan menyebut pencabutan
pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) merupakan bukti bahwa
kebijakan Presiden Joko Widodo dalam mengendalikan COVID-19 dapat
menyeimbangkan aspek kesehatan dan perekonomian.
Abetnego
mengatakan kebijakan Pemerintah ibarat "gas dan rem" itu juga sejalan
dengan keinginan dan kepentingan masyarakat; sehingga publik berpartisipasi
cukup tinggi dalam mencegah penyebaran COVID-19 dan meningkatkan imunitas,
seperti disiplin mengenakan masker, membatasi kerumunan, dan memperoleh vaksin
COVID-19.
"Di
bawah komando Presiden Jokowi, semua pihak telah menjalankan peran dan tanggung
jawabnya masing-masing, baik dari sisi pemerintah maupun masyarakat,"
katanya.
Oleh karena
itu Indonesia menjadi salah satu negara yang berhasil mengendalikan pandemi
COVID-19 dengan baik, sekaligus mampu menjaga stabilitas ekonomi.
"Jadi,
ini hasil kerja keras kita bersama dan menjadi kado istimewa untuk menyongsong
tahun baru 2023, sekaligus momentum untuk bangkit menuju endemi,"
tambahnya.
Abetnego
juga menepis anggapan bahwa pencabutan PPKM untuk kepentingan politik dan
ekonomi saja. Menurut dia, Pemerintah telah melakukan banyak kajian secara
komprehensif untuk mencabut kebijakan PPKM.
Salah satu
pertimbangan itu, katanya, adalah karena pandemi COVID-19 dinilai semakin
terkendali dalam kurun waktu 10 bulan terakhir, terlihat dari indikator kasus
harian, positivity rate mingguan, tingkat keterisian rumah sakit, dan tingkat
kematian.
"Semuanya
berada di bawah standar WHO," tambahnya. Dia juga mengatakan Pemerintah
tetap menjaga kesigapan fasilitas kesehatan dan aparat di lapangan, agar setiap
masyarakat mendapat kemungkinan yang kecil terinfeksi COVID-19 dan masyarakat
juga memiliki kekebalan.
"Status
pandemi masih belum berakhir. Masyarakat juga jangan abai. Tetap pakai masker
dan yang belum vaksin segera lakukan vaksinasi terutama bagi para lansia,"
ujar Abetnego.
0 Komentar