MENAIKKAN BBM, BAGIAN STRATEGI JOKOWI TEKAN INFLASI UNDER 5%

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) optimistis pemerintah bisa menekan angka inflasi di bawah 5 persen. Hal itu bisa terwujud dengan cara semua pihak di kementerian lembaga dan pemerintah daerah mau bekerja sama dalam memitigasi dampak kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM).

 

"Saya melihat dampak terhadap inflasi ini diperkirakan nanti akan tambah 1,8 persen dan ini yang kita tidak mau. Oleh sebab itu, saya minta kepada gubernur, bupati, wali kota agar daerah bersama-sama dengan pusat bekerja bersama-sama, seperti saat kita bekerja secara serentak dalam mengatasi COVID-19. Saya yakin, insyaallah ini bisa kita lakukan sehingga inflasi di tahun ini kita harapkan bisa dikendalikan di bawah 5 (persen)," kata Jokowi dalam pengarahan kepada kepala daerah se-Indonesia di Istana Negara, Jakarta, Selasa (12/9/2022).

 

Menurut Jokowi, upaya menjaga inflasi di bawah 5 persen bisa dilakukan jika pemerintah daerah mengikuti surat edaran serta peraturan menteri keuangan tentang penggunaan dana transfer umum. Aturan tersebut yaitu dana alokasi umum dan dana bagi hasil sebesar 2 persen digunakan sebagai untuk menindaklanjuti imbas penyesuaian harga BBM.

 

Jokowi menuturkan pemda bisa memberikan bantuan sosial kepada para nelayan. Selain bansos, pemda juga menggunakan alokasi anggaran belanja tidak terduga untuk subsidi inflasi.

 

Mantan Walikota Solo itu mencontohkan alokasi dana tersebut bisa digunakan untuk membayar biaya transportasi pangan. Misalnya, pemerintah menanggung biaya transportasi sebesar Rp3 juta saat pengiriman bawang merah atau bawang putih dari Brebes ke Lampung dengan menggunakan dana belanja tidak terduga.

 

"Kalau itu semua daerah melakukan, ini kita akan bisa menahan inflasi agar tidak naik," bebernya.

 

Tidak hanya itu, Jokowi pun membolehkan dana belanja tidak terduga untuk bantuan sosial kenaikan BBM. Jokowi menuturkan, 2 persen dana transfer umum masih ada sekitar Rp2,17 triliun dan pemerintah masih ada dana belanja tidak terduga sebesar Rp16,4 triliun yang baru digunakan Rp6,5 triliun. Karena itu, dana tersebut masih kecil dan bisa digunakan dalam rentang waktu Oktober-Desember 2022.

 

Sementara itu, Jokowi mengakui pernah menggunakan metode tersebut saat menjadi Walikota Solo. Kala itu, inflasi Solo berhasil turun hingga 1,2 (persen). Jokowi pun mendapatkan hadiah dari Kementerian Keuangan sebesar Rp10 miliar dalam bentuk dana insentif daerah (DID).

 

"Artinya, ini bisa dilakukan, ini bisa kita lakukan. Tetapi, memang kita kerja lebih detail. Karena apa? Sekarang ini yang ditakuti oleh semua negara, ditakuti oleh semua negara adalah kenaikan harga barang dan jasa. Inflasi, itu yang paling ditakuti," pungkasnya.