JOKOWI MINTA BAWASLU TEGAS MENEGAKKAN HUKUM PADA PEMILU

  

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta jajaran Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) bersikap tegas dalam proses penegakan hukum untuk mencegah terjadinya pelanggaran-pelanggaran berdasarkan ketentuan Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dengan begitu, para pihak masyarakat akan berpikir dua kali untuk melakukan pelanggaran pemilu.

 

“Bapak Presiden meminta Bawaslu tegas dalam melakukan penegakan hukum, sehingga kemudian orang berpikir dua kali untuk melanggar ketentuan Undang-Undang Pemilu, baik ketentuan pidana, ketentuan administrasi, maupun ketentuan etika,” kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (22/9/2022).

 

Pada kesempatan itu, Rahmat juga meminta dukungan Presiden Jokowi terkait beberapa hal mengenai fasilitas pengawasan dalam pemilu.

 

“Kami mintakan kepada Bapak Presiden, khususnya mengenai support pembiayaan dan lain-lain dan sudah dipenuhi pemerintah walaupun ada beberapa hal yang masih kurang, kekurangan inilah yang kemudian kita mohonkan kembali,” kata Rahmat.

 

Lebih lanjut dikatakan, Bawaslu meminta petugas keamanan dan pengawas di tempat pemungutan suara (TPS) di pulau-pulau terdepan mendapatkan kemudahan fasilitas untuk berkoordinasi dengan pihak-pihak lainnya.

 

Selain itu, Rahmat juga mengundang Presiden Jokowi untuk hadir sekaligus membuka acara Global Network on Electoral Justice (GNEJ) di Denpasar, Bali, pada 9 Oktober 2022.

 

“Ini merupakan sebuah conscious bahwa perkumpulan tribunal election di seluruh dunia yang Bawaslu sekarang menjadi Presiden dari Global Network on Electoral Justice. Acara tahun ini paling besar dan semoga pak Presiden bisa hadir untuk membuka acara tersebut,” tuturnya.

 

Lebih lanjut, Rahmat juga meminta dukungan kepada Presiden terkait penyediaan fasilitas BPJS untuk panitia pengawas pemilu (panwaslu). Rahmat menyebut, Presiden Jokowi akan mendukung hal tersebut.