JOKOWI BAKAL 'SUNTIK' BUMN RP45,8 TRILIUN DI 2023

 

Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan mengungkapkan, pada 2023 akan memberikan penyertaan modal negara (PMN) kepada lima Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebesar Rp 45,84 triliun.

 

Kepala BKF Febrio Kacaribu menjelaskan, arah kebijakan pembiayaan investasi 2023 didorong dengan melakukan pembiayaan inovatif untuk mengakselerasi pencapaian target pembangunan melalui penguatan SWF, SMV, BLU, serta BUMN.

 

"Pembiayaan investasi pada 2023 sebesar Rp 175,96 triliun," jelas Febrio saat melakukan rapat kerja dengan Banggar DPR, dikutip Selasa (13/9/2022).

 

Adapun pembiayaan investasi pada 2023 naik 14,14% dibandingkan outlook APBN 2022 yang sebesar Rp 154,2 triliun. Febrio bilang arah kebijakan pembiayaan investasi 2023 salah satunya untuk mendukung percepatan pembangunan infrastruktur, meningkatkan kualitas pendidikan, penelitian, dan kebudayaan, dan sebagainya.

 

Febrio merinci, pembiayaan investasi pada 2023 terdiri atas 6 komponen. Di antaranya investasi kepada BUMN berupa penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 45,84 triliun, investasi kepada badan layanan umum sebesar Rp 53,95 triliun.

 

Selanjutnya investasi oleh pemerintah di 2023 ditujukan untuk investasi kepada organisasi/badan usaha internasional dengan nilai Rp 1,52 triliun, investasi pemerintah Rp 19,48 triliun, pembiayaan investasi lainnya Rp 49,5 triliun, dan cadangan pembiayaan investasi sebesar Rp 5,65 triliun.

 

PMN akan disalurkan kepada 5 BUMN. Pertama akan diberikan kepada PT Sarana Multigriya Finansial (SMF) sebesar Rp 1,5 triliun, yang akan digunakan untuk penyediaan dukungan likuiditas kepada lembaga penyalur KPR FLPP dengan porsi 25% untuk membiayai 220.000 unit rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

 

Kedua, PMN kepada PT Hutama Karya sebesar Rp 28,89 triliun. Anggaran ini akan digunakan untuk menyelesaikan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tahap I dan II untuk ruas Betung-Tempo-Jambi dan Ruas Rengat-Pekanbaru atau Seksi Junction Pekanbaru Bypass Pekanbaru.

 

Ketiga, PT PLN (Persero) akan mendapatkan PMN sebesar Rp 10 triliun, yang akan digunakan untuk mendanai pembangunan proyek-proyek ketenagalistrikan berupa proyek-proyek sektor transmisi dan distribusi, termasuk di dalamnya pelaksanaan program listrik desa dan pembangkit Energi Baru Terbarukan.

 

Keempat, Perum LPPNPI atau Airnav Indonesia akan menerima PMN sebesar Rp 659,19 miliar. Dana akan digunakan untuk fasilitas navigasi penerbangan untuk menjamin keselamatan penerbangan serta kebutuhan untuk menjamin availability dan reliability fasilitas navigasi penerbangan.

 

Kelima, PLN juga akan diberikan kepada PT Len Industri senilai Rp 1,7 triliun, akan digunakan untuk pembangunan fasilitas dan peningkatan kapasitas produksi radar, pesawat, kapal, bahan peledak, amunisi hingga medium tank dan ranpur.

 

Sementara itu, PMN non Tunai kepada BUMN akan diberikan kepada RNI sebesar Rp 2,56 triliun. Anggarannnya berasal dari konversi piutang SLA/RDI sebesar Rp 1,95 triliun dan konversi piutang eks BPPN sebesar Rp 609,66 miliar menjadi PMN.

 

Selain itu, tambahan modal akan digunakan untuk memperbaiki struktur permodalan dan memperbaiki rasio keuangan guna meningkatkan kapasitas leverage perusahaan.

 

Selain mendapatkan PMN tunai, PT Len Industri juga mendapatkan PMN non tunai sebesar Rp 456,25 miliar yang berasal dari konversi utang piutang SLA/RDI. Dananya akan digunakan untuk meningkatkan likuiditas dan meningkatkan stabilitas perusahaan.

 

Hal tersebut di atas kemudian disepakati oleh Badan Anggaran DPR untuk kemudian dimasukan di dalam rincian Undang-undang APBN 2023.

 

"Dapat kah yang saya bacakan disetujui?," ujar Kepala Banggar DPR Said Abdullah sambil mengetuk palu tanda setuju untuk disahkan, dalam kesempatan yang sama.