ADANYA IKN, BANYAK NEGARA AKAN INVESTASI BESAR

 

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia yakin pembiayaan IKN Nusantara di Kaltim hanya 20 persen saja yang menggunakan APBN.

 

Lantaran Bahlil optimis proyek IKN Nusantara di Kaltim yang direncanakan Pemerintah bakal mendapatkan banyak investasi dari negara lain.

 

Bahkan Bahlil meyakini sudah ada sederet negara yang berminat menanamkan modalnya di IKN Nusantara Kaltim.

 

Proyek pembangunan Ibu Kota Negara ( IKN ) di Kalimantan Timur ( Kaltim ) terus menyedot perhatian publik.

 

Terlebih proyek IKN yang diberi nama Nusantara bakal menghabiskan anggaran yang besar.

 

Pemerintah sendiri meyakini pembiayaan IKN Nusantara hanya 20 persennya saja yang menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanjar Negara (APBN).

 

Sementara 80 persen anggaran IKN Nusantara di Kaltim bakal menggunakan dana investasi.

 

 

Menurut Bahlil, sudah ada sederet negara yang akan menanamkan model di proyek IKN Nusantara Kaltim ini.

 

Pernyataan ini disampaikan Bahlil dalam rapat kerja dengan Komisi VI DPR RI, Kamis (8/9/2022) lalu.

 

Dalam kesempatan tersebut, Bahlil mengatakan beberapa negara telah menyatakan berminat menanamkan modalnya di IKN.

 

Negara-negara tersebut menurut Bahli adalah  Uni Emirat Arab (UEA), China, Jepang, Taiwan, Korea Selatan hingga negara-negara di kawasan Eropa.

 

"Jadi tidak perlu ada keraguan, ada investasi di IKN apa enggak, bersama kita kolaborasi melakukan hal ini," kata Bahlil seperti dikutip TribunKaltim.co dari kompas.com.

 

Bahlil juga memastikan, biaya pembangunan IKN tidak akan sepenuhnya menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

 

Lantaran, negara hanya akan membiayai 20 persen dari total dana yang dibutuhkan dalam pembangunan IKN.

 

Kemudian, 80 persennya sisanya akan didanai dengan mengoptimalkan pendanaan melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU), hingga mendorong swasta ikut berkontribusi dalam pembangunan IKN.

 

"Pembangunan IKN ini tidak semuanya lewat APBN.

 

Kalau tidak salah maksimal 20 persen dari total pendanaan IKN ini oleh APBN, sisanya lewat swasta," ungkap dia.

 

Pembangunan IKN merupakan salah satu agenda prioritas pemerintah.

 

Beberapa proyek di IKN pun masuk dalam daftar investasi prioritas dan ditargetkan selesai 2024, terutama fasilitas komersial dan esensial.

 

Merujuk materi Sosialisasi Peluang Investasi di Ibu Kota Nusantara, terdapat proyek yang masuk prioritas selesai 2024 untuk ditawarkan ke pihak swasta.

 

Proyek investasi prioritas itu berada di dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN yang meliputi rumah sakit internasional, fasilitas pendidikan terpadu, kawasan perkantoran dan jasa (BUMN), mixed-use dan komersial niaga, serta fasilitas hunian.

 

Anggaran IKN Diminta Ditangguhkan

 

Sementara itu, ditengah naiknya harga BBM bersubsidi setelah Pemerintah mencabut subsidi, sejumlah pihak menyuarakan untuk menangguhkan proyek pembangunan IKN Nusantara yang menyedot dana APBN besar.

 

Bukan hanya proyek pembangunan IKN Nusantara namun juga sejumlah proyek infrastruktur lainnya seperti kereta cepat. 

 

Menurut Deputi Bappilu DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani, Pemerintah dapat melakukan upaya realokasi anggaran Ibu Kota Nusantara Kaltim dan infrastruktur lain demi menekan kebocoran APBN.

 

Kamhar Lakumani mengatakan para kader yang duduk di kursi parlemen diminta menyuarakan penolakan kebijakan kenaikan harga BBM tersebut.

 

Ia mengatakan, "Juga di 514 Dewan Pimpinan Cabang Kabupaten/Kota diminta untuk melakukan aksi penolakan kenaikan BBM ini."

 

Namun demikian menurut Kamhar Lakumani, para kader tak perlu menangis dalam menyampaikan argumentasi penolakan kenaikan BBM.

 

"Sebagaimana aksi sandiwara elite-elite partai PDIP pada saat merespons kenaikan BBM di masa pemerintahan SBY yang lalu.

 

Ternyata, saat ini ketika berkuasa bisa memahami kenaikan BBM padahal tak ada situasi yang benar-benar mendesak jika pemerintah benar-benar peduli dengan rakyatnya," kata Kamhar Lakumani seperti dikutip TribunKaltim.co dari Tribunnews.com di artikel yang berjudul Demokrat Bebaskan Kadernya Ikut Aksi Tolak Kenaikan Harga BBM.

 

Untuk itu, Kamhar Lakumani menyebut seluruh kader Demokrat dibebaskan untuk ikut serta bersama rakyat melakukan unjuk rasa menolak kenaikan BBM ini.

 

"Bila perlu mengajak keluarga TNI, keluarga Polri, keluarga PNS/ASN dan partai-partai lain untuk ikut turun ke jalan dalam aksi damai," kata dia.

 

Dia berpendapat argumentasi beban APBN yang terlalu berat, sebenarnya masih banyak jalan yang bisa ditempuh jika benar-benar pro rakyat.

 

Hal itu bisa dilakukan melalui relokasi penggunaan anggaran untuk meninjau ulang IKN dan infrastruktur yang tak prioritas, termasuk juga dengan jalan menekan tingkat kebocoran APBN.

 

"Tapi pemerintah mengambil jalan pintas dan jalan mudah untuk memenuhi segala ambisinya dengan memberikan beban kepada rakyat.

 

Menaikkan harga BBM untuk menekan beban APBN ini langkah paling instan dan paling mudah, tapi sekaligus juga menunjukkan pemerintah tak kreatif tak punya hati," pungkas dia.

 

Sebelumnya, diketahui, pemerintah memastikan soal naiknya harga bahan bakar minyak (BBM) per Sabtu (3/9/2022).

 

Jokowi sebenarnya ingin harga BBM di dalam negeri tetap terjangkau dengan memberikan subsidi APBN.

 

"Tetapi anggaran subsidi dan kompensasi BBM tahun 2022 telah meningkat 3 kali lipat dari Rp 152,5 triliun menjadi Rp 502,4 triliun dan akan meningkat terus," kata Jokowi.

 

Presiden Jokowi, subsidi BBM akan dialihkan untuk bantuan yang lebih tepat sasaran.

 

"Bantuan langsung tunai (BLT) BBM sebesar Rp 12,4 triliun yang diberikan kepada 20,65 juta keluarga yang kurang mampu sebesar Rp 150 ribu per bulan dan mulai diberikan bulan September selama 4 bulan," katanya

 

Sementara itu, Menteri ESDM Arifim Tasrif mengatakan kenaikan tersebut berlaku hari ini.

 

"Ini berlaku satu jam sejak saat penyesuaian harga saat ini, jadi akan berlaku pukul 14.30 WIB. Terima kasih," kata Arifin.

 

Arifin merinci BBM apa saja yang mengalami penyesuaian harga.

 

"Antara lain Pertalite, dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10 ribu per liter," kata Arifin.

 

Kemudian, lanjut Arifin, yakni BBM jenis Solar Subsidi dari Rp5.150 menjadi Rp6.800 per liter.

 

Tak hanya BBM bersubsidi, Arifin mengatakan BBM nonsubsidi juga mengalami penyesuaian harga.

 

"Pertamax nonsubsidi dari Rp12.500 per liter, menjadi Rp14.500 per liter," kata Arifin.