BATASI EKSPOR TAMBANG, JOKOWI TIDAK PERDULI DI MUSUHI BANYAK NEGARA

 

Pemerintah berencana menambah daftar komoditas tambang yang akan masuk larangan ekspor mentah. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat membuka Sarasehan 100 Ekonom Indoesia 2022 di Jakarta.

 

Sebelumnya, Jokowi telah menutup keran ekspor mentah nikel sejak 3 tahun lalu. Sebagai upaya realisasi dan memacu hilirisasi berbasis sumber daya alam (SDA) di dalam negeri.

 

"Tahun ini, stop (ekspor) timah. Tahun depan bauksit, ke depannya lagi, tembaga. Tiga tahun lalu, kita stop nikel, kita bangun industrinya di dalam negeri dan mulai terlihat hasilnya" kata Jokowi dikutip Senin (12/9/2022).

 

Dia memaparkan, nilai ekspor nikel Indonesia terbilang kecil, sekitar US$ 1,1 miliar karena hanya berupa nikel mentah. Dengan hilirisasi, nikel memiliki nilai tambah hingga mendongkrak nilai ekspor hingga 19 kali lipat menjadi US$ 20,9 miliar tahun 2021.

 

Jokowi memang berulang kali menegaskan agar hilirisasi sumber daya alam terus dipacu. Meski, dia mengakui, kebijakan tersebut akan mendapatkan penolakan keras dari negara-negara tetangga maupun sahabat yang selama ini membutuhkan komoditas sumber daya alam Indonesia.

 

"Musuhnya memang negara maju yang biasa barang itu kita kirim ke sana. Ngamuk semuanya. Nikel kita sudah di bawa ke WTO. Sudah. Enggak apa-apa, kita hadapi," kata Jokowi pernah dalam suatu kesempatan.

 

Senada, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengungkapkan kisah saat Presiden Jokowi 'dimusuhi' banyak negara akibat sikapnya itu.

 

Awal cerita, saat Jokowi menghadiri pertemuan G-20 di Roma, Italia akhir tahun lalu.

 

Saat itu, Jokowi disodori rencana kerja sama rantai pasok global. Dia pun mengaku sempat tergiur mengikuti perjanjian itu.

 

Disebutkan, sudah ada 16 negara yang sudah berkumpul menandatangani kesepakatan global supply chain itu.

 

Namun Jokowi lalu berubah pikiran setelah membaca detail rencana kerja sama tersebut.

 

Jokowi memutuskan untuk menarik diri dari perjanjian tersebut. Pasalnya, dalam kesepakatan ada klausul yang mengharuskan Indonesia terus mengekspor bahan mentah.

 

"Begitu baca, masuk ke ruangan, ndak, ndak, ndak. Ndak, kita nggak ikut. Semua bubar, enggak jadi. Hanya gara-gara kita enggak mau tanda tangan, semua jadi buyar lagi, karena saya tahu sebenarnya yang diincar hanya kita saja," tegasnya.

 

Jokowi mengatakan, dibutuhkan keberanian dalam mengambil suatu kebijakan. Apalagi menurutnya, posisi Indonesia dalam hal memiliki peran yang cukup besar.

 

"Di WTO kalah, ya enggak apa-apa. Tapi kalau enggak berani coba, kapan kita akan lakukan hilirisasi. Kapan kita setop kirim raw material. Sampai kapanpun kita hanya jadi negara pengekspor bahan mentah," kata Jokowi.