RENCANA CAK IMIN TEKAN URBANISASI DENGAN DANA DESA DINILAI KURANG TEPAT

            

 

RENCANA CAK IMIN TEKAN URBANISASI DENGAN DANA DESA DINILAI KURANG TEPAT

 

Direktur Eksekutif Center of Economic and Law Studies atau Celios Bhima Yudhistira menilai penambahan anggaran dana desa kurang tepat untuk menekan laju urbanisasi. Pada debat keempat pilpres, Ahad, 21 Januari 2024, Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengungkapkan gagasan untuk memperbesar dana desa jadi Rp 5 miliar per tahun. Menurut Imin, strategi tersebut tepat untuk mempercepat transformasi pembangunan desa dan menekan laju urbanisasi.

 

Ia menjelaskan, dana desa dengan masalah urbanisasi hanya berkaitan kecil. Sebagian besar dana desa hanya proyek infrastruktur skala kecil yang pengerjaannya bersifat temporer dan pekerjaan sampingan. "Begitu proyek selesai ya ada yang menganggur atau mengerjakan pekerjaan utama misalnya di pertanian. Kalau mau cegah urbanisasi maka kuncinya adalah pendapatan dari pertanian, industri rumah tangga di desa yang dibangun," ujar Bhima pada Senin, 22 Januari 2024.

 

Ia memaparkan jika diasumsikan Rp 5 miliar per desa, artinya butuh Rp 374,7 triliun untuk 74.954 desa. "Ini angka yang sangat besar dan perlu hati-hati, karena bisa jadi beban APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara)," tuturnya.

 

Sementara, kata dia, dana desa yang sudah ada saat ini saja masih menghadapi sejumlah permasalahan. Pertama, perihal efektivitas dana desa. Meskipun diklaim menurunkan kemiskinan, tapi sebagian dana desa masih belum tepat sasaran. Padahal, dana desa seharusnya berkorelasi dengan peningkatan fasilitas pendukung pertanian. "Faktanya, dana desa makin banyak, tapi impor pangan makin naik."

 

Permasalahan kedua menurut Bhima adalah dana desa yang masih terjebak dalam persoalan administratif. Akibatnya, perangkat desa sibuk mengurusi hal-hal administratif, bukan substansi pemanfaatan dana desa. Persoalan ketiga, banyaknya kepala desa yang tersangkut korupsi. Kenyataan ini membuktikan bahwa tata kelola dana desa masih bermasalah. "Kalau ditambah jadi Rp 5 M, berapa banyak kebocoran anggaran dengan tata kelola yang masih buruk? Jadi, bukan menambah alokasi dana desa, yang harus diperbaiki adalah pemanfaatan dan tata kelolanya dulu," tutur dia.

 

Sekretaris Dewan Pakar AMIN (Tim Pemenangan Anies-Imin) Wijayanto Samirin menyebutkan tingkat kemiskinan di desa sebesar 12,2 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan di kota yakni 7,29 persen. Ia mengatakan, data ini menggambarkan kehidupan desa yang menantang dan mendorong makin banyak penduduk ingin meninggalkan desa. Oleh karena itu, penguatan ekonomi dan membuka kesempatan kerja di desa menjadi kunci penting. Alokasi dana desa hanya satu di antara banyak program.

 

Selain dana desa, ada strategi penguatan Badan usaha milik desa, perbaikan layanan kesehatan dan pendidikan, peningkatan kesejahteraan petani, pengembangan agroindustri dan desa wisata hingga perbaikan infrastruktur desa. "Urbanisasi bukan masalah, yang bermasalah adalah urbanisasi yang dilakukan karena terpaksa akibat kehidupan yang sulit di desa," ucap Wijayanto.