PEMPROV DKI OGAH BIAYAI, HUNIAN DP 0 RUPIAH WARISAN ANIES BASWEDAN MANGKRAK

               

 

PEMPROV DKI OGAH BIAYAI, HUNIAN DP 0 RUPIAH WARISAN ANIES BASWEDAN MANGKRAK

 

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi DKI Jakarta menyampaikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta akan melempar kewenangan hunian DP 0 rupiah yang digagas era Gubernur Anies Baswedan kepada pihak pengembang.

 

Namun begitu, belum tahu secara pasti apa alasan pihak Pemprov DKI tak lagi mau mengeluarkan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2023 untuk hunian DP 0 rupiah tersebut.

 

Pantauan redaksi Poskota disalah satu lokasi hunian DP 0 rupiah yang bernama Nuansa Cilangkap, Jakarta Timur tampak terlihat seperti tak berpenghuni.

 

Padahal hunian tersebut sudah diresmikan sebelum Anies Baswedan purna dari jabatannya sebagai Gubernur DKI.

 

Tak hanya itu, terlihat jalan pun masih dilumpuri tanah seperti masih ada proyek pembangunan yang tak kunjung selesai. Sehingga tampak seperti proyek mangkrak.

 

Diketahui, Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Provinsi DKI Jakarta, Sarjoko mengatakan, bahwa hunian DP 0 rupiah akan dikelola oleh pihak pengembang.

 

"Ya ini kan pembangunannya oleh mitra. Artinya dilakukan pengembang," ujar Sarjoko di balaikota, Senin (30/1/2023).

 

 Ia mengatakan, pengembang tersebut bukan dari Pemprov DKI, melainkan pengembang dari luar.

 

"Salah satunya itu PT Marta Karya yang di Halim Sky Residence," katanya.

 

Selain itu, ia juga mengatakan sudah ada beberapa mitra swasta lain yang sudah mendapatkan perizinan melalui sidang Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) untuk membangun hunian DP 0 rupiah.

 

"Tapi mereka masih dalam proses untuk menyelesaikan perizinannya," jelas dia.

 

Sebelumnya, Sarjoko menyampaikan bahwa pihaknya tidak lagi mengusulkan dana APBD untuk pembangunan hunian DP Rp 0. Sebab, kelanjutan pembangunan program unggulan Anies itu akan menggunakan anggaran dari yang lainnya.

 

"Dibiayai oleh pengembang, bisa BUMN, BUMD, atau pihak swasta," ujar dia kepada wartawan, dikutip Kamis (3/11).

 

Ia menyebut bahwa yang disediakan oleh Pemprov DKI melalui APBD adalah Dana Fasilitasi Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR) yang merupakan investasi non permanen sebagai bantuan kemudahan kepada penerima manfaat untuk mengakses hunian DP Rp 0.

 

"Dana FPPR yang sudah dikelola oleh BLU Unit Pengelola Dana Perumahan (UPDP) sebesar 550 M dan sudah tersalurkan sebanyak 254,8 Miliar untuk 948 penerima manfaat program DP Nol Rupiah," jelasnya.

 

Dengan begitu, lanjut Sarjoko, saat ini ada dana tersisa di kas UPDP sebesar 295,2 Miliar yang akan digunakan untuk bantuan pembiayaan kepada penerima manfaat untuk hunian Tower Swasana Pondok Kelapa 480 unit dan Tower Kanaya Pondok Kelapa 868 unit. "Sedangkan usulan dan FPPR untuk tahun anggaran 2023 sebesar 176 Miliar," tandasnya.