JALAN SURAM POLITIK 2017, DIPAKSA MENANG AGAR TERHINDAR DARI HUTANG

            

 

JALAN SURAM POLITIK 2017, DIPAKSA MENANG AGAR TERHINDAR DARI HUTANG

 

Pegiat media sosial, Jhon Sitorus, menyinggung politik identitas yang dilakukan oleh Anies Baswedan di Pilkada DKI Jakarta 2017 dan mengaitkannya dengan utang kepada Sandiaga Uno yang mencapai miliaran rupiah.

 

Melalui salah satu cuitannya, ia mengunggah surat pernyataan pengajuan pinjaman ketiga yang ditandatangani oleh Anies. Dalam surat tersebut, ada tujuh poin yang tercantum di dalamnya.

 

Poin pertama berisi penjelasan bahwa sebelumnya Anies sudah meminjam dua kali untuk Pilkada DKI Jakarta 2017. Senilai Rp20 miliar dipinjam pada 2 Januari 2017, dan utang kedua yang dilakukan pada 2 Februari 2017 sebesar Rp30 miliar.

 

Selanjutnya dijelaskan bahwa Anies meminjam kembali Rp42 miliar untuk keperluan pemenuhan kewajiban 70 persen dari total biaya kampanye putaran kedua Pilkada DKI 2017. Dana itu diserahkan langsung oleh Sandiaga Uno ke tim kampanye.

 

Poin ketiga merupakan pengakuan Anies bahwa jumlah total dari ketiga pinjaman itu adalah senilai Rp92 miliar. Setelah itu, disebut bahwa dana pinjaman ketiga berasal dari pihak ketiga dan Sandiaga Uno menjamin pembayaran kembali dana pinjaman ketiga tersebut.

 

Dalam poin kelima, ditegaskan bahwa Sandiaga mengetahui ketiga pinjaman itu bukan untuk kepentingan Anies tetapi dana kampanye Pilkada DKI 2017.

 

Hal itu karena dana yang dijanjikan Erwin Aksa sebagai pihak penjamin berdasarkan kesepakatannya dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Gerindra belum tersedia. Anies sendiri tak menghadiri pertemuan mereka itu.

 

Pada poin selanjutnya, Anies berjanji akan bertanggung jawab dengan mengembalikan dan atau membantu pengembalian dana pinjaman jika ia dan Sandiaga tidak memenangi Pilkada DKI tersebut.

 

Sedangkan di poin terakhir, tercantum jelas kalau Sandiaga berjanji akan menghapuskan ketiga dana pinjaman dan membebaskan Anies dari kewajiban bayar jika mereka menang dan menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.

 

Menanggapi surat pernyataan tersebut, Jhon kemudian menyebut bahwa beban utang yang besar membuat Anies terpaksa melakukan politik identitas untuk memenangi Pilkada DKI sehingga ia tidak perlu membayar pinjaman itu.

 

“Saya makin paham mengapa Abas memilih POLITIK IDENTITAS sbg jln pintas. Beban Utang yg sedemikian BESAR memaksa harus menang dgn SEGALA cara,” ujarnya dikutip Populis.id dari cuitan akun @Miduk17 yang diunggah pada Jumat (10/2/2023).

 

Ia melanjutkan, “Maka dia DIAM terhadap segala bentuk INTIMIDASI & PERSEKUSI kpd pendukung lawan politiknya. Yang mengerikan, dia MEMANFAATKAN situasi itu.”

 

Dalam cuitan selanjutnya, ia menyinggung betapa ‘mengerikannya’ poin ketujuh atau yang terakhir. Oleh karena itu, Jhon mengaku semakin paham mengapa banyak temuan ‘kelebihan bayar’ selama Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

 

Jhon menjelaskan, “Poin no. 7 sebenarnya MENGERIKAN. Perjanjian Utang Piutang akan selesai jika Abas -Uno terpilih jadi Gubernur/Wakil Gubernur.”

 

“Saya makin paham kenapa banyak temuan KELEBIHAN BAYAR dan proyek ASAL-ASALAN selama 5 tahun terakhir. Lalu serapan Anggaran selalu diatas 95%, LUAR BIASA,” tutupnya.

 

Cuitan yang kini telah dilihat lebih dari 132.000 kali itu kemudian menimbulkan pro dan kontra. Ada yang ikut mengkritik, tapi ada juga yang membela Anies dan balik menyerang Jhon dengan menegaskan kalau kesepakatannya sudah jelas serta utang piutangnya selesai.