JOKOWI TANGGAPI SITUASI MYANMAR DI TENGAH MOMEN KEKETUAAN ASEAN 2023

               

 

JOKOWI TANGGAPI SITUASI MYANMAR DI TENGAH MOMEN KEKETUAAN ASEAN 2023

 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara soal keketuaan RI dalam ASEAN 2023 di tengah isu Myanmar. Menurutnya, Indonesia bakal fokus pada lima konsensus yang ada.

 

"Ya kami konsisten agar 5 konsensus betul-betul bisa diimplementasikan. Konsisten ke sana," tegas Jokowi di Jakarta, Minggu (29/1).

 

Senada, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menekankan bahwa fokus Indonesia di keketuaan ASEAN kali ini salah satunya adalah menjalankan 5 konsensus soal Myanmar.

 

Retno mengamini apa yang disampaikan Jokowi. Ia menegaskan bahwa posisi Indonesia akan terus konsisten menerapkan 5 konsensus tersebut. Retno menegaskan itu adalah keputusan dari para pimpinan ASEAN.

 

"Jadi kami ingin implementasi ini menjadi platform dan mekanisme utama dari ASEAN untuk berkontribusi serta membantu Myanmar keluar dari krisis politik," tutur Retno.

 

ASEAN berusaha semaksimal mungkin untuk membantu Myanmar keluar dari krisis politik. Kendati, Retno menegaskan bahwa yang bisa membantu Myanmar adalah bangsa mereka sendiri.

 

Ia mengatakan bahwa sejarah Myanmar sangat kompleks, tetapi Indonesia dan negara ASEAN lain sebagai keluarga siap membantu.

 

"Kami selalu sampaikan pesan kepada junta militer (Myanmar) bahwa implementasi 5 poin konsensus adalah pendekatan ASEAN, satu-satunya pendekatan ASEAN untuk membantu Myanmar," tegasnya.

 

"Sayangnya sampai saat ini belum ada kemajuan signifikan, kami akan berusaha terus mencoba mengajak semua pihak yang ada di Myanmar untuk mengimplementasikan 5 poin konsensus," sambung Retno.

 

Soal prioritas dari keketuaan Indonesia di ASEAN 2023, Retno menegaskan RI ingin mempercepat proses pembangunan komunitas ASEAN. Ia menegaskan hal tersebut yang akan menjadi kepentingan rakyat ASEAN untuk terus maju.

 

"Tentunya, kewajiban kami adalah juga membantu Myanmar keluar dari krisis politiknya, tetapi kami tidak ingin isu Myanmar kemudian meng-hostage semua proses yang sedang berjalan di ASEAN. Kami ingin pastikan proses ini berjalan terus," pungkasnya.

 

Sejak militer menggulingkan pemerintahan sipil Myanmar dengan kudeta 1 Februari 2021 lalu, bentrokan antara aparat dan pedemo anti-junta militer terus terjadi.

 

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) pada 24 April 2021, 10 negara ASEAN, termasuk Myanmar, sepakat menetapkan lima poin konsensus terkait krisis di negara tersebut.

 

Pertama, kekerasan harus segera dihentikan di Myanmar dan semua pihak harus menahan diri sepenuhnya.

 

Kedua, segera dimulai dialog konstruktif antara semua pihak terkait untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat.

 

Ketiga, utusan khusus Ketua ASEAN akan memfasilitasi mediasi proses dialog dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN.

 

Keempat, ASEAN akan memberikan bantuan kemanusiaan melalui AHA Centre. Kelima, utusan khusus dan delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu semua pihak terkait.