JOKOWI RESMIKAN HUNIAN TETAP BAGI KORBAN BENCANA SEROJA DI NTB

 

JOKOWI RESMIKAN HUNIAN TETAP BAGI KORBAN BENCANA SEROJA DI NTB

 

Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Iriana Jokowi meninjau dan meresmikan hunian tetap (huntap) pascabencana badai siklon tropis seroja, di Desa Tambe, Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat, Kamis (29/12/2022). Presiden mengharapkan hunian tersebut dapat menjadi tempat tinggal yang lebih nyaman dan lebih baik bagi masyarakat.

 

“Kita harapkan ini nanti menjadi sebuah kompleks perumahan yang asri, yang saya melihat pasti jauh lebih baik dari yang lama,” ujar Presiden.

 

Kepala Negara menyampaikan, hunian tetap ini dibangun untuk merelokasi masyarakat pascabencana siklon tropis seroja yang menyebabkan banyak rumah warga rusak. Hunian ini dibangun di lokasi yang baru yang jauh dari bantaran sungai.

 

“Sekarang sudah selesai di Kabupaten Bima sebanyak 185 rumah dan di Kabupaten Dompu sebanyak 107 rumah. Semuanya sudah selesai dan tadi kita juga sudah serahkan sertifikatnya, rumah dan sertifikat,” ujarnya.

 

Presiden menyebutkan, hunian ini juga dilengkapi berbagai fasilitas umum (fasum) yang dapat mendukung kegiatan sehari-hari masyarakat.

 

“Dengan fasilitas umum yang Bapak-Ibu juga lihat, ada masjidnya, alhamdulillah, dan ada fasum-fasum yang lainnya,” pungkasnya.

 

Dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal Perumahan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Iwan Suprijanto, menyampaikan bahwa pembangunan hunian tetap ini menggunakan teknologi rumah instan sederhana sehat (RISHA) dengan tipe 36 dan dibangun di atas lahan seluas 108 meter persegi. Masa pelaksanaan pembangunan dimulai pada Mei 2021 dan selesai pada Maret 2022 dengan total biaya pembangunan Rp57,3 miliar.

 

“Masyarakat telah menghuni di sini sejak awal tahun 2022 dan kami berharap upaya ini dapat memulihkan kembali yang terdampak untuk bisa tinggal di tempat yang lebih aman dan lebih layak,” ujar Iwan.

 

Turut mendampingi Presiden dan Ibu Iriana dalam kegiatan tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Hadi Tjahjanto, Gubernur NTB Zulkieflimansyah, dan Bupati Bima Indah Dhamayanti Putri.