GANJAR DAN GIBRAN BONGKAR BEKINGAN NGERI
TAMBANG ILEGAL GALIAN C
Dalam
penutupan tahun 2022, isu mengenai maraknya pertambangan ilegal masuk ke dalam
rentetan peristiwa besar di tahun 2022. Khususnya mengenai adanya bekingan
ngeri di tambang-tambang ilegal.
Bekingan
ngeri tambang ilegal itu dihebohkan oleh Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka.
Cuitan Gibran itu sejatinya membalas mention dari seorang netizen ditwitter itu
sontak mendapatkan respons dari Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
Di dalam
video rapat koordinasi (rakor) yang diunggah melalui akun twitter
@ganjarpranowo. Dikatakan oleh Ganjar Pranowo, pihaknya sepakat untuk membuat
desk pelaporan sebagai penerimaan laporan masyarakat atas adanya tambang ilegal
di wilayahnya itu.
Dari laporan
itu, pihaknya tak segan akan mengecek langsung ke lapangan alias menggrebek
untuk memberantas tambang ilegal yang semakin meresahkan masyarakat tersebut.
"Saya usul konkret saja, kita kasih nomor handphone untuk melaporkan,
setelah itu kita grebek bareng-bareng," ungkapnya mengutip dari tayangan
vidio tersebut, Selasa (29/11/2022).
Awalnya,
Ganjar menanyakan kepada para anggota rapat yang terdiri dari para bupati dan
wali kota se-Jawa Tengah, "Apakah Bapak Ibu, di mana daerahnya punya galian
C, hidup Anda tertekan atau tidak? yang merasa tertekan, angkat tangan! lho ra
usah wedi (lho tidak usah takut), nanti kalau tidak, saya laporkan ke KPK lho
ini."
Lalu, Ganjar
pun menyinggung pernyataan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka yang sempat
menyebut bahwa bekingan tambang ilegal ini mengerikan. "Maka kalau kemarin
Wali Kota Solo teriak keras, 'Wah ini ngeri back up nya', wah netizen kemudian
berteriak, maka forum hari ini menurut saya menjadi penting," lanjutnya.
Tambang
Ilegal Langsung Tutup 100%
Atas
gertakan Gubernur Ganjar Pranowo, dikabarkan aktivitas tambang ilegal yakni
tambang Galian C berupa pasir di Klaten, Jawa Tengah langsung tutup dan tidak
ada aktivitas sama sekali.
Mengutip
detikJateng, Rabu (30/11/2022), beberapa hari ini tidak ada aktivitas
pertambangan pasir di Kecamatan Kemalang, Klaten, Jawa Tengah. "Baru
beberapa hari ini. Di Kemalang 100% tutup," ungkap Hono, kru truk pasir
asal Solo kepada detikJateng, Rabu (30/11/2022).
Menurut
Hono, sejak heboh beking tambang mencuat, aktivitas tambang tutup. Dampaknya,
truk harus mencari pasir ke Sungai Gendol, lereng Merapi di Sleman, DIY.
"Karena banyak yang tutup di Kemalang kita cari ke Sleman. Untuk mengambil
di Sungai Woro Kemalang tidak cukup," jelas Hono.
Salah satu
warga Kemalang yang tidak bersedia ditulis namanya mengatakan setelah heboh
cuitan Gibran dan disusul respons Ganjar, semua tambang tutup. "Ini tiarap
semua setelah heboh itu (cuitan Gibran). Ya mungkin karena semua tidak berizin
atau berizin tapi tidak lengkap," ungkap dia.
Terpisah,
Kapolres Klaten AKBP Eko Prasetyo menjelaskan pengecekan tambang ilegal masih
terus dilakukan di semua lokasi. Pengecekan sejak kemarin sampai hari ini masih
berlangsung.
Aktor
di Balik Bekingan Tambang Ilegal
Koordinator
Nasional Jaringan Advokasi Tambang (JATAM), Melky Nahar menilai bahwa masalah
utama dari aktivitas tambang ilegal sendiri utamanya terjadi lantaran
pemerintah dan aparat penegak hukum menjadi aktor terpenting. Terutama dibalik
langgengnya operasi tambang ilegal.
Menurut dia
keterlibatan pemerintah dan aparat penegak hukum tidak hanya terkait pembiaran
operasi tambang ilegal. Namun juga menjadi bagian dari pelaku tambang itu
sendiri.
"Polisi,
misalnya, meski tidak secara institusi, tetapi telah banyak kasus dimana polisi
justru terlibat memodali operasi perusahaan tambang," ujar Melky kepada
CNBC Indonesia, Selasa (29/11/2022).
Melky
membeberkan sebagian dari begitu banyak kasus tersebut antara lain adalah kasus
yang menjerat Briptu Hasbudi di Sekatak Buji, Bulungan, Kalimantan Utara
(Kaltara), dan anggota polisi yang diduga berada dibalik penambangan pasir
timah di Perairan Teluk Kelabat, Belinyu, Bangka, serta kasus anggota polisi
yang diduga bermain tambang ilegal di Sungai Walanae, Kebo, Lilirilau, Soppeng,
Sulsel.
Keterlibatan
polisi dalam tambang ilegal kemudian menjadi heboh pasca Ismail Bolong membuat
pengakuan jika sering menyetor dana miliaran ke Kabareskrim. "Artinya,
keterlibatan polisi ini sebetulnya tak sebatas personal, tetapi semacam permainan
institusi, dimana ada sebagian yang beroperasi di lapangan, sementara sebagian
lainnya, terutama para petinggi, menerima setoran wajib dari hasil tambang
ilegal itu sendiri," kata dia.
Dengan
demikian, maka penegakan hukumnya semestinya tidak hanya menyasar para pelaku
(polisi) di lapangan, tetapi juga para petinggi Polri sebagai penerima
keuntungan.
Ia pun
menyarankan supaya seluruh anggota Polri yang namanya disebut terlibat dapat
dinonaktifkan. Hal tersebut untuk memastikan bahwa mereka tidak memakai
kekuasaannya untuk mengintervensi proses penegakan hukum.
"Jika
tidak, maka, bisa dipastikan, polemik tambang ilegal ini hanya akan menyasar
aktor-aktor kecil. Dan, setelah para aktor lapangan lumpuh, para mafia ini akan
merekrut aktor-aktor baru lainnya, lalu mengeruk keuntungan lagi dari tambang
ilegal," kata dia.
0 Komentar