Presiden Joko Widodo atau Jokowi
memprotes kebijakan konversi kompor gas menjadi kompor listrik jenis induksi
yang dibuat oleh anak buahnya sendiri. Ia meminta kementerian dan lembaga
berhati-hati membuat kebijakan, karena dapat menjadi hal yang sensitif bagi
publik.
"Urusan kemarin misalnya, yang
berkaitan dengan kompor listrik, itu betul bahwa kita harus konversi, tetapi
timingnya bukan sekarang," kata Jokowi dalam sidang kabinet 11 Oktober
yang videonya diunggah Istana pada hari ini, Rabu, 12 Oktober 2022.
Konversi kompor ini, kata Jokowi, mau
tak mau akan menambah pemakaian listrik di masyarakat. "Kompornya 1.800
artinya apa? kita akan merubah dari yang biasanya memakai 450 VA menjadi
pemakai di atas 1.800 VA," ujarnya.
Mantan Gubernur DKI Jakarta menyebut
kebijakan semacam ini tentu menjadi sebuah guncangan di masyarakat.
"Hati-hati ini jadi seperti ini, memang harus, yang berkaitan dengan
rakyat hati-hati policy-nya," kata dia.
Awalnya pada Juli lalu, PT Perusahaan
Listrik Negara (Persero) atau PLN membagikan paket kompor listrik gratis untuk
masyarakat di sejumlah daerah. Tapi program konversi kompor listrik ini
berhenti menjelang akhir September lalu.
Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo
menyebut PLN akan berfokus pada pendampingan pada pendampingan dan evaluasi
atas program uji coba yang telah digelar di Solo dan Denpasar. Sementara,
pembagian kompor listrik ke wilayah lain seperti Sumatera, Jawa Barat, dan
Jakarta gagal.
Keputusan PLN membatalkan rencana
pembagian kompor listrik ini hanya berselang empat hari dari pengumuman sikap
pemerintah oleh Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto. Airlangga
mengatakan hasil uji coba pemakaian kompor listrik akan dievaluasi sebagai
bahan pertimbangan untuk perbaikan program ini.
Airlangga meyakinkan bahwa pemerintah
memperhatian kepentingan masyarakat mengenai biaya dan risiko dalam program
konversi ini. Dia berjanji pemerintah akan melakukan sosialisasi yang lebih
intensif sebelum menjalankan program ini.
"Kami akan menghitung dengan cermat
segala biaya dan risiko, memperhatikan kepentingan masyarakat, serta
mensosialisasikan kepada masyarakat sebelum program diberlakukan," kata
Ketua Umum Golkar ini, pada 23 September.
Lalu dalam sidang kabinet, Jokowi pun
meminta anak buahnya untuk konsentrasi dan betul-betul fokus pada tugas
masing-masing. Kemudian, Jokowi meminta agar memperhatikan implementasi dari
program-program yang ada.
"Betul-betul dilihat betul
bermanfaat rill atau ndak. Kalau ndak bisa dibelokan ke hal-hal yang
riil," kata eks Wali Kota Solo ini.
0 Komentar