Pemerintah akhirnya memilih opsi
pembatasan pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis subsidi seperti RON 90 atau
Pertalite dan juga Solar Subsidi.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian
Airlangga Hartarto mengungkapkan pemerintah tengah merancang pembatasan
pembelian bahan bakar dengan skema subsidi perorangan.
"Sistemnya masih dirancang karena
harus on dulu," paparnya saat ditemui di kantor Kemenko Perekonomian,
Sabtu (20/8/2022).
Untuk menjalankan skema ini, pemerintah
akan tetap menggunakan aplikasi My Pertamina. Menurut Airlangga, datanya tengah
dikumpulkan.
"Kita bicara subsidi perorangan
bukan kendaraan," tegasnya.
Namun, skema subsidi ini tetap akan
berbasis nomor polisi kendaraan.
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi)
sebelumnya membeberkan tiga opsi terkait dengan permintaan Pertalite dan solar
subsidi yang meningkat, disertai dengan tingginya harga bahan bakar tersebut.
Pertama, pembatasan dilakukan
berdasarkan besaran kriteria cubicle centimeter (cc) kendaraan. Kedua,
pembelian Pertalite hanya mobil umum dan roda dua atau motor saja. Ketiga,
pembelian hanya untuk warga yang tidak mampu berdasarkan data dan akan
diberikan subsidi melalui PKH atau Bantuan Langsung Tunai (BLT) ataupun Bantuan
Sosial (Bansos) sembako.
"Itu yang kemungkinan bisa dipakai,
tapi masih ada alternatif yang belum final," ungkap Jokowi dalam Economic
Update 2022, Kamis (18/8/2022).
Airlangga, saat ditemui CNBC Indonesia,
menegaskan bahwa pemerintah belum akan menaikkan harga Pertalite dan solar
subsidi pada kuartal III/2022.
Menurutnya, Presiden belum memberikan
arahan terkait dengan kenaikan harga.
"Tidak kuartal III, yang penting
kita lihat tahun depan. Message-nya menunggu keputusan Presiden," kata
Airlangga.
0 Komentar