BKKBN: BANTUAN DI DKI BANYAK, HARUSNYA TAK ADA PENDUDUK MISKIN EKSTREM

                

 

BKKBN: BANTUAN DI DKI BANYAK, HARUSNYA TAK ADA PENDUDUK MISKIN EKSTREM

Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Tavip Agus memandang semestinya tak ada lagi penduduk Jakarta yang mengalami kemiskinan ekstrem. Pasalnya, Pemprov DKI Jakarta telah menyiapkan berbagai program bantuan sosial terkait pengentasan kemiskinan.

 

Hal ini disampaikan Tavip menyikapi angka miskin ekstrem di DKI Jakarta yang melonjak menjadi 95.668 penduduk. Tavip juga menilai penanganan kemiskinan ekstrem erat kaitannya dengan penanganan stunting.

 

"Khususnya dikaitkan dengan bantuan-bantuan di DKI sebetulnya udah banyak. Dari jumlah bantuan yang ada, logikanya harusnya udah nggak ada penduduk miskin ekstrem," kata Tavip di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Senin (30/1/2023).

 

Tavip memandang selama ini Pemprov DKI telah mengintervensi masyarakat miskin Ibu Kota dengan beragam skema bantuan sosial. Karena itulah, Tavip meyakini ada faktor lain yang mempengaruhi peningkatan angka miskin ekstrem di Ibu kota.

 

Sekadar informasi, bantuan sosial yang selama ini tersedia antara lain Kartu Jakarta Pintar (KJP), Kartu Pekerja Jakarta, dan pangan bersubsidi.

 

"Karena sebetulnya orang-orang yang ada di DKI sudah diintervensi dengan berbagai skema yang ada. Inilah justru sedang dicari akar persoalan nya. Makanya itulah nanti dari profiling di lapangan itu harapannya bisa ditemukan," jelasnya.

 

Senada dengan Tavip, Kepala Bagian Umum BPS DKI Jakarta Suryana juga sepakat semestinya tak ada lagi penduduk miskin ekstrem jika bantuan sosial diterima oleh seluruh warga miskin. Kendati begitu, faktanya berbanding terbalik dengan teori semestinya.

 

"Seandainya warga DKI itu telah menerima seluruh treatment pengentasan kemiskinan seharusnya miskin ekstrem di DKI Jakarta, itu sudah tidak ada. Tapi faktanya, dari BPS masih menemukan baik di survei sosial ekonomi nasional yang diselenggarakan pada bulan Maret dan September, setiap tahunnya masih ada sampel-sampel rumah tangga yang teridentifikasi sebagai penduduk miskin ekstrem," ucapnya.

 

Karena itulah, kata dia, dalam waktu dekat pemerintah bakal memverifikasi data kemiskinan ekstrem di lapangan. Setelah itu, baru bisa ditentukan langkah intervensi terbaik menuntaskan masalah ini.

 

"Tadi arahan dari Pj Gub bahwa akan menelusuri siapa, di mana nya akan melakukan verifikasi data kemudian dilakukan semacam intervensi terbaik apa yang harus dilakukan agar kemiskinan ekstrem di DKI Jakarta bisa tertuntaskan," imbuhnya.