LAPORAN DUGAAN KORUPSI BANSOS DKI DI TUNGGU KPK

               

 

LAPORAN DUGAAN KORUPSI BANSOS DKI DI TUNGGU KPK

 

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih menunggu adanya laporan dugaan korupsi bantuan sosial (bansos), yang diduga dilakukan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. Sampai saat ini, KPK belum menerima adanya informasi secara langsung terkait adanya dugaan korupsi program bansos di DKI Jakarta.

 

Hal ini merespons beredarnya kabar program bansos di ibu kota diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 2,85 triliun. “Kami berharap silakan masyarakat dapat melaporkannya pada KPK. Sekalipun, ketika ada laporan dari masyarakat, KPK tidak akan tinggal diam,” kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri di Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Senin (16/1).

 

KPK sebelumnya memang mengusut kasus dugaan korupsi bansos untuk penanganan Covid-19, yang sebelumnya menjerat mantan Menteri Sosial (Mensos) Juliari Peter Batubara. Oleh karena itu, apabila terdapat dugaan korupsi program bansos di wilayah provinsi, segera dilaporkan ke KPK.

 

“Apakah ada di tempat-tempat lain, seperti di provinsi yang kemudian kami ingin sampaikan, bila masyarakat mengetahui dugaan korupsi, silakan bisa melaporkan kepada KPK,” tegas Ali.

 

Juru bicara KPK bidang penindakan ini memastikan, akan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk dari masyarakat. Jika laporan dan bukti-buktinya lengkap, KPK memastikan akan menindaklanjutinya pada tahap penyelidikan.

 

“Karena pasti ketika pelapor dugaan korupsi itu disampaikan kepada KPK, maka tindak lanjutnya dari tim pengaduan masyarakat akan terus berkoordinasi dengan pihak pelapor. Terus melakukan pengayaan informasi, termasuk kemudian pendalaman pendalaman data yang kemudian disampaikan,” ucap Ali.

 

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono sebelumnya telah menanggapi dugaan korupsi program bansos DKI Jakarta pada 2020 senilai Rp 2,85 triliun. Hal ini setelah beredar di media sosial Twitter yang diunggah akun @kurawa pada 9 Januari 2023.

 

“Saya enggak tahu, itu kan sudah lama,” ucap Heru di Balai Kota, Rabu (11/1) lalu.

 

Heru menegaskan, jajarannya sudah merekonsiliasi data penerima bansos di DKI Jakarta sebanyak 3-4 kali. Oleh karena itu, ia tidak tahu terkait data sebelumnya.

 

“Dari saya di sini sudah 3-4 kali membahas mengenai data, rekonsiliasi data (penerima bansos). Kalau yang lalu-lalu, kan saya enggak paham,” ungkap Heru.

 

Sebuah akun Twitter bernama @kurawa, melalui cuitannya, mengaku mendapatkan informasi adanya penimbunan beras di gudang milik Perumda Pasar Jaya di Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur. Penimbunan beras itu diduga merupakan program bansos Pemprov DKI Jakarta.

 

Temuannya itu berawal dari informasi whistle blower yang mengabarkan adanya penimbunan beras bansos milik Perumda Pasar Jaya tahun anggaran 2020 yang tersimpan di gudang sewaan di Pulogadung. Pasar Jaya merupakan salah satu Badan Usaha Milik Daerah atau BUMD yang ditunjuk Dinas Sosial DKI Jakarta sebagai rekanan untuk menyalurkan bansos berupa paket sembako kepada warga terkena dampak Covid-19.

 

“Dinas Sosial DKI menunjuk 3 rekanan terpilih untuk menyalurkan paket sembako senilai Rp 3,65 triliun lewat Perumda Pasar Jaya, PT Food Station dan PT Trimedia Imaji Rekso Abadi,” tulis dalam akun @kurawa.

 

Dalam utasnya, menyebutkan terdapat 1.000 ton beras dengan bentuk paket 5 kilogram di tempat penyimpanan itu. Namin, kondisi beras sudah rusak.

 

Tumpukan beras itu seharusnya disalurkan pada 2020-2021 untuk warga Ibu Kota. Namun, hingga kini beras itu masih berada di tempat penyimpanan tersebut. Dalam cuitan tersebut ia juga menyebutkan, Pasar Jaya mendapatkan porsi terbesar senilai Rp 2,85 triliun.